Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) Tentang Acte Van Dading Dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama
Abstract
This research aims to explain the juridical review of various influencing factors, as well as the urgency of implementing the Peace Deed in resolving Child Custody Lawsuits through Mediation in the Religious Courts by studying the decisions of the Religious Courts in West Nusa Tenggara Province. This type of research is library research. The approach used is normative juridical which also uses a statutory approach, case study and conceptual approach. Data collection techniques were carried out using legal research studies. The primary data for this research is Article 130 HIR, Article 154 RBg KUHPer and PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. The secondary data is various literature that is relevant to this research. The results of this research are that there is inconsistency and disharmony between two government regulations regarding the implementation of the Peace Deed in the Religious Courts which involves two regulations and laws, namely Article 130 HIR and Article 154 RBg with PERMA No.1 of 2016 concerning mediation procedures. The inconsistency and disharmony between the two government regulations has resulted in overlapping decisions in the Religious Courts, especially in the case of child custody claims which are listed in several decisions that have been issued by the Religious Courts in several regions in West Nusa Tenggara Province
References
Arif, Barda Nawawi. Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, 1996.
Halim, E. J., & Soemarwi, V. W. S. (2022). Implikasi Yuridis Putusan Pkpu Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Dalam Putusan Nomor 389/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn. Niaga. Jkt. PST. Jurnal Hukum Adigama, 5(1), 1694-1717.
Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2019.
Juliansyah, M. F. (2020). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 Terhadap Legalitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
Lie, E. S. (2023). Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. Lex Privatum, 11(3).
Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998
Sadiawati, Diani. Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Jakarta: Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta: Paramadina, 2015.
Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan, cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
Subekti, R. Pokok – pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 1998
Supramono, Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2019
Sutantio, Retnowulan. Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi. Cet.I. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.
Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(01), 144-151.
Wardah, Sri & Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
.png)
.png)
